Kesejahteraan dosen menjadi salah satu penentu utama kualitas pendidikan tinggi. Lebih dari sekadar kurikulum, fasilitas, atau kemampuan mahasiswa, kondisi ekonomi dan kepastian penghasilan dosen berdampak langsung pada mutu pembelajaran, produktivitas riset, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat.
Novita Damayanti, Dosen FEB UNSURYA, menyoroti bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi harus memperhitungkan aspek kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menekankan perlunya kebijakan negara yang mampu memberikan jaminan penghasilan layak, terutama bagi dosen non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Mengapa kesejahteraan dosen krusial
Kesejahteraan berpengaruh pada kapasitas dosen untuk menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi: mengajar, meneliti, dan mengabdi. Kondisi finansial yang tidak memadai dapat membatasi waktu dan sumber daya yang bisa dialokasikan dosen untuk kegiatan akademik berkualitas. Selain itu, ketidakpastian penghasilan rentan memengaruhi motivasi dan stabilitas karier akademik.
Peningkatan kualitas pembelajaran bukan hanya soal materi kuliah, tetapi juga pelaksanaan proses belajar mengajar yang melibatkan persiapan, pengembangan bahan ajar, bimbingan mahasiswa, dan evaluasi berkelanjutan. Kesejahteraan yang memadai memungkinkan dosen lebih fokus pada aspek-aspek ini tanpa terbebani masalah ekonomi yang mengganggu.
Perhatian khusus untuk dosen non-ASN
Salah satu titik tekan yang disorot adalah kondisi dosen non-ASN. Kelompok ini kerap menghadapi ketidakpastian penghasilan dan perlindungan kerja yang lebih lemah dibandingkan pegawai ASN. Ketidakpastian tersebut berpotensi menciptakan disparitas dalam kualitas kerja akademik dosen dengan status kerja berbeda.
Dengan adanya jaminan penghasilan yang lebih pasti, dosen non-ASN berpeluang meningkatkan kontribusinya dalam riset dan pengabdian masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pengajaran di kelas. Menurut catatan yang disampaikan, upaya kebijakan perlu diarahkan untuk mengatasi kesenjangan ini agar mutu pendidikan tidak terganggu oleh perbedaan status administratif.
Kebutuhan kebijakan dan kepastian hukum
Gagasan untuk memperkuat kesejahteraan dosen juga menuntut intervensi kebijakan yang jelas dari negara. Kebijakan tersebut bukan sekadar subsidi jangka pendek, melainkan upaya memastikan kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan akses terhadap fasilitas pendukung akademik yang memadai.
Dorongan untuk memperhatikan isu ini bahkan melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang menjadi fokus dalam upaya mencari kepastian hukum terkait pengaturan kesejahteraan. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh dosen tanpa terkecuali.
Dampak terhadap mutu dan reputasi institusi
Ketika kesejahteraan dosen diperhatikan, institusi pendidikan tinggi berpeluang meningkatkan reputasi akademik melalui output riset yang lebih baik, proses pembelajaran yang konsisten, dan pengabdian masyarakat yang berdampak. Sebaliknya, pengabaian terhadap aspek kesejahteraan bisa menghambat inovasi akademik dan menurunkan kualitas layanan pendidikan yang diterima mahasiswa.
Novita Damayanti menegaskan bahwa memperkuat kesejahteraan dosen bukanlah sekadar tuntutan kesejahteraan sosial; itu adalah investasi dalam mutu pendidikan tinggi yang akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.
Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan sinergi perguruan tinggi, pembuat kebijakan, dan lembaga penegak hukum untuk merumuskan langkah-langkah yang konkret dan berkelanjutan. Dengan landasan kesejahteraan yang kuat, diharapkan kualitas pembelajaran, riset, dan pengabdian dapat meningkat secara signifikan, memperkuat peran pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional.
